"Sekarang petani hanya bisa gigit jari."

RATUSAN petani sawit di empat desa di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, mengaku bingung. Pasalnya, kebun sawit yang mereka relakan diremajakan lewat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), saat ini justru menjadi semak belukar. 

Servo Tuamis dan Fabianus Tafor, dua dari ratusan petani itu mengisahkan 
awalnya para petani yang tinggal di Desa Yanamaa,  Workwana, Yamta, dan Desa Bagia, Kecamatan Arso, itu mengimpikan peningkatan produksi lewat peremajaan sawit. Melalui sebuah koperasi, mereka mengajukan kebun seluas 661 hektar ikut Program PSR pada 2018 lalu.

Setelah dilakukan verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) lantas memberikan rekomendasi teknis (rekomtek). Sebagian kebun mendapat rekomtek pada  2019, sisanya di 2020.

Servo Tuamis mengatakan, total dana PSR yang diterima petani lewat koperasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp 18 milyar lebih.

"Tapi uang itu tidak dikelola dengan baik. Meski lahan sudah dilakukan penumbangan, namun untuk penanaman benih justru macet. Sekitar Rp 16 milyar sudah habis, tapi kebun kami berubah jadi semak belukar," keluhnya kepada elaeis.co, Sabtu (4/5).

"Malah benih sawit yang rencana akan ditanam menggantikan sawit yang ditumbang, sudah berbuah pasir di tempat pembibitan," sambungnya.

Dalam pelaksanaan tahapan PSR, koperasi dimaksud diketahui bermitra dengan salah satu perusahaan perkebunan sawit swasta yang beroperasi di wilayah itu.

"Kalau cerita dari pengurus koperasi itu, dari Rp 18 milyar itu masih tersisa Rp 1,9 milyar. Tapi kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Laporan pertanggungjawaban resmi penggunaan dana PSR hingga saat ini tak kunjung dipaparkan oleh pengurus koperasi," sebutnya.

Supaya tidak berlarut- larut, para petani lantas melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. "Namun hingga kini tidak ada kejelasan tindak lanjutnya," sesalnya.

Menurutnya, para petani pernah menanyakan mengapa Polres Keerom tidak langsung menangani laporan dugaan penyimpangan dana PSR itu. "Katanya menunggu hasil audit pusat, karena pencairan dana dilakukan oleh pusat lewat BPDPKS," ungkapnya.

Tak patah arang, para petani kemudian mengadu ke Kementerian Pertanian (Kementan). "Beberapa waktu lalu tim Kementan sempat turun ke lokasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan," ujarnya.

Tapi bagaimana kelanjutan dari pengumpulan data itu, petani masih bertanya-tanya. "Yang jelas pengurus koperasi dan perusahaan mitra harus bertanggung jawab atas dana itu," tandasnya.

Selain ke dua lembaga pemerintah itu, masalah ini juga sudah dilaporkan ke kejaksaan dan DPRD setempat.

Menurut hemat Fabianus, uang belasan milyar itu sudah cukup untuk meremajakan kebun seluas 661 hektar. "Itu kalau tahapan-tahapannya berjalan dengan benar, perencanaannya matang. Misalnya membuat areal pembibitan terlebih dahulu, baru melakukan penumbangan pohon kelapa sawit milik petani," ujarnya.

Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. "Saya kurang tahu apakah mereka mengerti mekanisme peremajaan atau tidak. Tapi, nyatanya, pembibitan belum siap, penumbangan kebun petani sudah dilakukan. Malah ada yang masih berproduksi bagus sudah ditumbang," paparnya.

"Pengurus koperasi hanya mengumbar janji, katanya penanaman lahan atau kebun bekas plasma milik petani itu menjadi tanggung jawab koperasi," imbuhnya.

Yang membuat para petani miris, uang peremajaan disebut-sebut habis dengan alasan untuk melakukan penumbangan tadi. Sementara penanaman kembali sampai sekarang belum jelas bagaimana ceritanya.

"Sekarang petani hanya bisa gigit jari, kebun sawitnya malah menjadi hutan muda. Kami berharap KPK dan BPK turun mengusut kasus ini, sebab sudah merugikan ratusan petani yang menggantungkan hidupnya dari kebun kelapa sawit yang diremajakan itu," pungkasnya.