"Semoga seluruh petani kita bisa mengantongi sertifikat ISPO."

KETUA Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Provinsi Bengkulu John Irwansyah Siregar mengingatkan pabrik kelapa sawit (PKS) non-kebun harus tersertifikasi ISPO, termasuk petani swadaya.

"Karena permintaan dari luar negeri sangat tinggi terhadap produk yang bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," ujar John.

Makanya, menurut John, Gapki
Cabang Bengkulu mendorong pemerintah di daerah untuk memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit guna mempercepat proses sertifikasi ISPO bagi petani. 

Langkah tersebut, tambahnya,  diambil agar petani bisa mendapatkan sertifikat ISPO. Bahkan hal ini rencananya akan diberikan ke petani sawit mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Informasinya, DBH sawit yang turun di Provinsi dan Kabupaten itu mau disalurkan untuk sertifikat ISPO dan ini bukan untuk perusahaan tetapi untuk petani yang baru ikut program PSR," kata John, Jumat (26/4).

Menurut data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, saat ini baru sebagian kecil dari total petani kelapa sawit di Bengkulu yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. 

Oleh karena itu, langkah-langkah yang mendukung percepatan sertifikasi sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Semoga itu bisa membantu petani swadaya memperoleh sertifikasi ISPO. Ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar John.

Diharapkan, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun industri, proses sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit dapat dipercepat. 

Sehingga Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam industri kelapa sawit global, sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. "Semoga seluruh petani kita bisa mengantongi sertifikat ISPO," pungkasnya.