Jakarta, myelaeis.com – Kinerja ekspor sejumlah komoditas andalan Indonesia mulai menunjukkan tekanan. Volume pengiriman kelapa sawit dan batu bara tercatat turun sepanjang Januari-Juli 2026, meski nilai ekspornya masih tumbuh.

Kondisi ini menjadi perhatian karena CPO dan turunannya, batu bara, serta besi dan baja menyumbang 28,62% dari total ekspor nonmigas Indonesia. Di tengah penurunan volume tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dituntut memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas strategis.

Direktur NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan kenaikan nilai ekspor saat ini belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kinerja ekspor secara riil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya (HS 1511) pada Januari-Juli 2026 mencapai US$14,79 miliar atau tumbuh 5,49%.

Namun, volume pengirimannya justru terkoreksi 0,97% menjadi 13,51 juta ton.

Kondisi serupa terjadi pada batu bara (HS 2701). Nilai ekspor komoditas tersebut meningkat 4,75% menjadi US$14,47 miliar. Akan tetapi, volume pengiriman turun 6,17% menjadi 201,47 juta ton.

Sementara itu, nilai ekspor besi dan baja (HS 72) mencapai US$16,54 miliar atau naik 2,77%. Namun, volumenya juga turun 5,77% menjadi 12,37 juta ton.

Menurut Christiantoko, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai ekspor masih banyak ditopang oleh pergerakan harga global, bukan peningkatan volume pengiriman.

“Ketiga komoditas nonmigas unggulan tersebut memberikan andil 28,62% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari–Juli 2026,” ujar Christiantoko di Jakarta, Minggu (6/9).

Di tengah kondisi tersebut, DSI dinilai punya pekerjaan rumah besar untuk memastikan tata kelola ekspor komoditas strategis berjalan lebih baik.

Christiantoko menilai DSI perlu memperkuat integrasi data ekspor sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap devisa hasil ekspor. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga penerimaan devisa sekaligus mempertahankan daya saing industri.

“Ini harus menjadi catatan evaluasi penting bagi DSI di masa transisi saat ini. Kebijakan pengawasan dan integrasi data ekspor yang diambil DSI harus benar-benar difokuskan untuk memperkuat daya saing serta mengawal kepastian industri komoditas penopang utama ini,” katanya.

Menurutnya, penurunan volume ekspor tidak seharusnya langsung direspons dengan membatasi impor secara berlebihan.

Pasalnya, kenaikan impor saat ini justru banyak berasal dari bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri dalam negeri.

Karena itu, salah satu tugas penting DSI adalah memastikan tata kelola perdagangan tidak menghambat kebutuhan industri, sembari mendorong peningkatan nilai tambah komoditas ekspor.

Christiantoko menyebut percepatan hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga penerimaan devisa ketika volume ekspor komoditas mentah mengalami tekanan.

Terlebih, DSI tengah menata perannya sebagai single window dalam tata kelola perdagangan.

Dengan hilirisasi, Indonesia diharapkan tak hanya bergantung pada volume pengiriman komoditas mentah. Produk dengan nilai tambah lebih tinggi bisa menjadi sumber penerimaan ekspor yang lebih kuat.

“Percepatan hilirisasi produk bernilai tambah tinggi menjadi kunci utama untuk mempertahankan penerimaan devisa di tengah keterbatasan volume ekspor komoditas mentah,” ujarnya.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 kembali mencatat surplus US$120 juta. Angka tersebut menjadi pembalikan setelah pada Juni 2026 Indonesia mengalami defisit US$450 juta.

Secara kumulatif Januari-Juli 2026, neraca perdagangan masih surplus US$3,70 miliar.

Surplus tersebut ditopang sektor nonmigas yang mencapai US$22,45 miliar. Namun, surplus itu tergerus defisit sektor migas sebesar US$18,75 miliar.

Dengan kondisi tersebut, penguatan fungsi DSI dinilai menjadi semakin penting. Integrasi data, pengawasan devisa, kepastian regulasi, efisiensi rantai pasok, hingga percepatan hilirisasi menjadi sejumlah pekerjaan yang perlu diperkuat agar tekanan volume ekspor tak berujung pada pelemahan penerimaan devisa Indonesia.***