Jakarta, myelaeis.com - Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan serius di tengah berbagai tudingan mengenai isu lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola yang berkembang di tingkat global.

Pers dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan informasi mengenai sawit disajikan secara utuh berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar mengikuti narasi yang berkembang. 

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, pers tidak boleh menjadi bagian dari arus informasi yang dapat merugikan kepentingan nasional. 

Di sisi lain, media tetap harus menjalankan fungsi kontrol dengan mengkritisi persoalan yang terjadi di dalam industri sawit. 

Menurut Munir, isu lingkungan dan ketenagakerjaan yang diarahkan kepada industri sawit Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika persaingan bisnis internasional. 

Karena itu, pemberitaan mengenai sawit harus ditempatkan secara proporsional dengan menguji setiap informasi berdasarkan fakta empiris. 

“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad Munir dalam Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Ia menilai, kemampuan industri sawit menunjukkan praktik tata kelola yang baik menjadi salah satu cara penting untuk menjawab berbagai tudingan yang muncul di tingkat global. 

Menurut Munir, pers memiliki tanggung jawab untuk mengawal kepentingan nasional tanpa mengabaikan persoalan yang memang harus dikritisi. 

Industri sawit, kata dia, tetap harus didorong untuk menerapkan prinsip good corporate governance, menjaga lingkungan, serta memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja. 

“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” katanya, dalam siaran pers yang dikutip Sabtu (29/8).

Dalam forum yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyoroti persoalan regulasi yang dihadapi industri sawit, salah satunya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 

Menurut Eddy, perusahaan perkebunan menghadapi dilema ketika kebakaran terjadi di sekitar wilayah konsesi. Persoalan muncul ketika api yang berasal dari luar konsesi kemudian merembet ke dalam area perusahaan. 

Ia merujuk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. 

"Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” kata Eddy. 

Karena itu, GAPKI mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian dalam penerapan ketentuan tersebut, khususnya dalam kondisi cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Eddy mengatakan, industri sawit juga tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan karhutla. GAPKI, kata dia, turut membantu pemadaman kebakaran meskipun titik api berada di luar wilayah konsesi perusahaan. 

Kondisi tersebut, menurut Eddy, antara lain terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. 

Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif industri dan media dalam melihat masa depan sawit Indonesia. 

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan juga memiliki alasan tersendiri. Berbeda dengan Sumatera dan Kalimantan yang menjadi sentra perkebunan sawit, Yogyakarta tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. 

Eddy mengatakan, forum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh peran sawit dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut dia, produk turunan kelapa sawit digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk mendukung industri batik lokal. 

Melalui kegiatan tersebut, PWI dan GAPKI berharap wartawan memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai industri sawit, mulai dari kontribusi ekonomi, persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, hingga tantangan regulasi. 

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, pemberitaan mengenai sawit diharapkan tidak terjebak pada kepentingan industri. Pada saat yang sama, media juga diharapkan tidak terseret oleh kampanye atau narasi yang dapat merugikan kepentingan nasional. Pers tetap dituntut kritis terhadap industri sawit. 

Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan data, fakta empiris, serta kepentingan publik. 

Dengan demikian, pers dapat menjalankan fungsi kontrol sekaligus memastikan publik memperoleh informasi yang berimbang mengenai industri sawit Indonesia di tengah ketatnya persaingan di pasar global. 

Pers, dengan demikian, tidak boleh menjadi sekadar “pembebek” bagi kepentingan pihak mana pun, melainkan harus berdiri pada kepentingan publik dan kebenaran fakta.***