Pekanbaru, myelaeis.com - Pengamat Ekonomi Universitas Riau (Unri) Dahlan Tampubolon mengatakan penyelesaian permasalahan di Koperasi Sentra Madani (KSM) di Kabupaten Siak perlu dilakukan dengan bijak dan sungguh- sungguh. Menurutnya ada beberapa tahapan agar kasus di KSM Siak tersebut terurai.

Pertama, harus dilakukan audit mengenai status hukum lahan oleh ATR/BPN bersama pemerintah kabupaten Siak. Ini perlu dilakukan untuk memastikan dasar kepemilikan koperasi.

"Sebaiknya pengurus menunda proses penyerahan aset kepada individu, sampai seluruh persoalan hukum selesai," sambungnya saat berbincang dengan elaeis.co, Kamis (27/8).

Kemudian, perlu juga dilakukan audit independen atas laporan keuangan koperasi selama masa kerja sama. Dimana KSM diketahui bekerjasama dengan PT KTU dalam pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut.

"Penting juga meminta transparansi PT KTU terkait sejarah lahan dan dasar kerja sama itu," tuturnya.

Lalu langkah selanjutnya yakni membentuk mekanisme pengamanan aset. Ini dapat dilakukan melalui badan hukum dan kontrak profesional.

Menurut Dahlan, kasus Koperasi Sentra Madani tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan sederhana  boleh atau tidak pejabat menjadi anggota koperasi. 

Ada dua pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab lebih dulu yakni, Apakah koperasi memiliki dasar kepemilikan yang sah atas aset yang dikelolanya?

Kemudian, apakah perubahan aset, dari yang disebut dikelola untuk pendidikan, menjadi kepemilikan pribadi 23 individu, telah sesuai dengan prinsip kepatutan tata kelola?

"Semangat pengabdian, pendidikan, dan gotong royong adalah nilai yang penting, dan tidak perlu diragukan begitu saja. Tetapi niat baik tetap harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam tata kelola aset bernilai besar, yang dinilai publik bukan hanya tujuan, tetapi juga proses, dan hasil akhirnya," pungkasnya.***