Palembang, myelaeis.com - Gagasan agar petani kelapa sawit memiliki dan mengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri semakin mendapat dukungan dari berbagai kalangan. 

Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Selama ini, sebagian besar petani sawit hanya berperan sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kepada perusahaan atau PKS milik pihak lain. 

Dengan kepemilikan PKS oleh koperasi atau kelembagaan petani, nilai tambah dari hasil panen dapat dinikmati langsung oleh petani, sehingga posisi tawar mereka dalam rantai industri sawit menjadi lebih kuat.

Namun demikian menurut Pengamat Sawit Sumatera Selatan, H. Rudi Arpian, terdapat sejumlah hal penting yang harus diperhatikan agar keberadaan PKS milik petani benar-benar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pertama, aspek manajemen harus dikelola secara profesional. PKS merupakan industri yang membutuhkan kompetensi teknis, keuangan, dan pemasaran yang memadai. 

Oleh karena itu, koperasi atau lembaga petani harus merekrut tenaga profesional yang berpengalaman dan menghindari praktik pembagian jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi.

"Proses pembelajaran dan transfer pengetahuan dari perusahaan perkebunan negara maupun swasta juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (18/8).

Kemudian selanjutnya, kebutuhan modal dan biaya operasional harus dipersiapkan secara matang. 

Dijelaskan, lembangunan satu unit PKS membutuhkan investasi yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp300 miliar hingga Rp500 miliar. 

Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), maupun skema kemitraan dengan BUMN menjadi faktor penting dalam mewujudkan proyek tersebut.

Selain itu, biaya perawatan, pengelolaan limbah, serta pemenuhan standar lingkungan dan uji emisi harus masuk dalam perencanaan agar tidak berujung pada pabrik yang mangkrak.

"Pembenahan sektor hulu harus dilakukan secara bersamaan. Keberadaan PKS tidak akan optimal apabila produktivitas kebun petani masih rendah akibat tanaman yang sudah tua atau tidak terawat. Karena itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu terus dipercepat agar produktivitas kebun meningkat," sambungnya.

Dengan produktivitas mencapai sekitar 20 ton/hektar/tahun, pasokan bahan baku untuk PKS dapat terjamin sehingga operasional pabrik berjalan maksimal.

Kata Rudi, kepemilikan PKS oleh petani merupakan bentuk nyata hilirisasi yang memberikan nilai tambah langsung di tingkat akar rumput. 

Model ini tidak hanya memperkuat ekonomi pedesaan, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.

“Keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang aspek lingkungan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi petani. Ketika petani menjadi pemilik pabrik, mereka akan memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kebun, menjaga lingkungan, dan memastikan usaha tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” tuturnya.

"Dengan demikian, pembangunan PKS milik petani dinilai sejalan dengan prinsip sawit berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045. Petani tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan baku atau petani plasma, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama industri yang memiliki kendali lebih besar terhadap masa depan usahanya sendiri," sambungnya lagi.***