Pontianak, myelaeis.com – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat (Kalbar) mangaku mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalbar  yang berkomitmen mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit. Mulai dari pembangunan pabrik minyak goreng hingga pengembangan produk turunan seperti margarin. 

Bukan hanya itu, Apkasindo Kalbar juga mendorong kepastian hukum lahan untuk juga menjadi salah satu prioritas utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Ini dinilai penting bagi keberlanjutan sektor perkebunan sawit dan kesejahteraan petani.

Sekretaris Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara mengatakan upaya memperkuat hilirisasi pemprov Kalbar tersebut merupakan terobosan strategis yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pekebun rakyat. Namun menurutnya, target ini akan lebih maksimal jika pemerintah melibatkan petani kelapa sawit langsung.

Selama ini, sebagian besar pekebun hanya berperan sebagai pemasok bahan baku tanpa menikmati nilai tambah dari proses pengolahan.

"Hampir 30 persen perkebunan sawit di  Kalbar dikelola oleh pekebun mandiri dan swadaya. Artinya, sudah saatnya mereka tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat dari pengolahan hasil sawit yang dilakukan di daerah sendiri," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (24/7)

Apkasindo juga sependapat dengan penegasan pemerintah mengenai pentingnya pengembangan usaha yang berbasis pada lahan berstatus clear and clean serta bebas sengketa. Kendati begitu pihaknya meminta agar kebijakan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap lahan garapan pekebun yang telah dikelola secara turun-temurun.

"Kita mendorong percepatan program sertifikasi lahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi pekebun rakyat.  Legalitas lahan menjadi faktor penting agar petani dapat mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," bebernya.

Pihaknya tidak ingin lagi persyaratan legalitas justru menjadi hambatan bagi pekebun untuk mengikuti program pemerintah. Sementara lahan yang telah dikelola selama puluhan tahun justru diakui oleh pihak lain.

Kemudian, menurutnya upaya untuk menambah penghasilan petani dengan pola  tumpang sari tanaman kedelai dan integrasi usaha sapi -sawit juga rencana yang sangat bagus bagi petani. Program tersebut dinilai mampu menambah sumber pendapatan pekebun sekaligus mendukung upaya kemandirian pangan daerah.

"Integrasi tersebut dapat diselaraskan dengan pelaksanaan PSR sehingga petani tetap memiliki sumber penghasilan selama masa peremajaan kebun berlangsung," bebernya.

Terkait peremajaan sendiri, Apkasindo Kalbar juga setuju jika PTPN IV segera melakukan peremajaan kebun tua di sejumlah wilayah di Kalbar. Misalnya di wikayah Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan, APKASINDO. Menurut mereka, pengelolaan lahan yang tidak produktif perlu dipercepat untuk menghindari potensi konflik dan klaim lahan dari masyarakat sekitar.***