Pekanbaru, myelaeis.com - Komisi III DPRD Riau mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk menindak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan penanaman kelapa sawit di sempadan sungai. Bukan hanya DLHK, ini juga dinilai merupakan tanggung jawab Dinas Perkebunan Riau.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda menjelaskan, penertiban tersebut perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai sesungguhnya. 

Kemudian juga mengantisipasi agar tidak terjadi erosi dan air sungai yang meluap.

"Kami meminta DLHK dan Dinas Perkebunan menyisir seluruh perusahaan perkebunan yang masih menanam sawit di tepian sungai. Apabila ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus segera ditertibkan," ujarnya kepada media, Selasa (14/7).

Menurutnya, kawasan sempadan sungai adalah penyangga antara ekosistem perairan dan daratan yang berfungsi sebagai batas perlindungan. Sehingga, menurutnya pengawasan ini sangat penting dilakukan bukan hanya secara administratif melainkan langsung di lapangan.

Disamping itu, Ia juga mengingatkan kepada perusahaan untuk berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kerjanya. Terutama kelestarian sungai.

"Jangan sampai seluruh tepian sungai ditanami sawit. Kawasan sempadan sungai harus dikembalikan sesuai fungsinya sebagai pelindung ekosistem dan daerah resapan air sehingga tidak menyebabkan bencana, " tegasnya.***