Jakarta, myelaeis.com – Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026, sektor kelapa sawit nasional diproyeksikan akan mengalami perubahan positif, baik dari sisi tata niaga maupun tata kelola, mulai dari hulu hingga hilir. 

Perbaikan ini dinilai menjadi salah satu pemicu penting dalam merealisasikan Asta Cita poin ke-6, khususnya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya strategis nasional.

Kelapa sawit hingga kini masih menjadi komoditas andalan devisa negara dan memiliki posisi strategis di mata dunia. Selain kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sawit juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani di Indonesia.

Menurut Dermawan Harry Oetomo, pengurus DPP APKASINDO sekaligus pengamat tata kelola dan tata niaga sawit, sawit merupakan tanaman anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat Indonesia yang memahami arti pentingnya secara komprehensif.

“Sawit bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan petani. Inilah yang harus dijaga dan diperbaiki ke depan,” ujarnya, Selasa (3/2).

Katanya saat ini, APKASINDO tercatat memiliki jaringan kelembagaan yang kuat dengan 25 DPW di tingkat provinsi dan 164 DPD di tingkat kabupaten/kota. 

Organisasi ini terus bergerak memperkuat kelembagaan petani sawit swadaya di seluruh Indonesia, meskipun diakui masih terdapat berbagai tantangan dan kekurangan di lapangan.

Di tengah dinamika global, perkembangan terkini sektor sawit menunjukkan sinyal positif. Harga Tandan Buah Segar (TBS) di sejumlah daerah mulai membaik dalam beberapa bulan terakhir. 

Namun demikian, Dermawan menegaskan bahwa perbaikan harga saja tidak cukup.

“Harga TBS memang lumayan membaik, tapi harus ada perubahan yang lebih cepat dan berarti. Sawit ini andalan devisa negara, jadi tata kelolanya tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.

“Kalau sawit hanya dilihat dari untungnya saja, itu keliru. Nilai keadilan dan keberlanjutan harus berjalan seiring. Tanpa itu, sawit akan terus disudutkan di level global,” tambahnya.***