Jakarta, myelaeis.com - ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) masih menjadi salah satu persoalan di kalangan petani kelapa sawit Indonesia. Mandatori ini malah dinilai membosankan bagi petani lantaran tidak memiliki arah pasti.

"Bagaimana tidak membosankan, mandatori ini seakan timbul dan tenggelam, informasinya juga tak tentu arah," ujar Dermawan Harry Oetomo salah seorang petani kelapa sawit yang jug aktif di DPP Apkasindo, Selasa (20/1).

Menurut Dermawan, seharusnya pemerintah menyiapkan skema yang mudah untuk petani mendapatkan sertifikat ISPO pada kebun kelapa sawitnya tersebut. Misalnya menggunakan Sistem Klauster yang teruji secara ilmiah dan akademik.

"Sertifikat ini sejatinya sangat dibutuhkan petani. Terutama untuk menghindari bahwa tbs kelapa sawit yang jualnya berasal dari kawasan yang tidak jelas atau hasil dari deforestasi," tuturnya.

Namun realitanya, usai memiliki ISPO perusahaan juga tidak serta merta langsung merangkul petani untuk bermitra. Padahal sertifikat itu menjelaskan bahwa TBS petani sudah mendapat kelayakan untuk bermitra dengan perusahaan. Mulai dari kejelasan lahan dan juga kualitas TBS kelapa sawit itu sendiri.

"Memang ini simalakama, dimana petani dituntut segera memiliki sertifikat tersebut, dengan pengurusan yang berlarut-larut, di sisi lain TBS petani juga masih dibeli dengan harga ketetapan PKS, bukan penetapan disbun," paparnya.

"Kita mengusulkan adanya sistem klauster sesuai dengan  disertasi Doktornya bang Dr Eko Siallagan," tutupnya.***