Jakarta, myelaeis.com  - Larangan penanaman kelapa sawit di Provinsi Jawa Barat (Jabar) lewat surat edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus mendapat sorotan sejumlah pihak. Apkasindo Perjuangan menilai larangan itu malah menimbulkan tanda tanya.

Sekertaris Jenderal Apkasindo Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe, membenarkan ada pro kontra dari larangan tersebut. Sebab surat edaran dari gubernur itu lahir bersamaan dengan terjadinya bencana alam di Sumatera akibat faktor alam dan penebangan pohon pohon di wilayah hulu.

"Kita semua tahu bahwa tidak ada undang - undang di Indonesia yang melarang penanaman budidaya tanaman sesuai keinginan masyarakat diatas lahannya sendiri, dengan modal sendiri termasuk kelapa sawit. Dengan adanya larangan sawit ditanam di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat, menimbulkan tanda tanya, apa ada unsur politik atau ada kepentingan 
tersendiri?," ujarnya, Selasa (6/1).

Kendati begitu, Sulaiman tak memungkiri jika setiap kepala pemerintahan mempunyai kewajiban membuat tata ruang pengwilayahan budi daya komoditi dan mengarahkan budi daya yang cocok dan memungkinkan pada wilayahnya untuk dikembangkan oleh masyarakatnya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya dan pendapatan daerahnya.

Seperti halnya di Wilayah Jawa Barat, dari pengamatannya terdapat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) satu unit oleh perusahaan dengan areal sumber bahan baku TBS sekitar 15.681 hektar (data 2023). 

Dengan kondisi tersebut serapan TBS sawit rakyat sangat terbatas dan itu bisa menimbulkan kerugian bagi Pekebun/perkebunan rakyat bila dibiarkan menanam tanpa dukungan pengolahan.

"Jika ini terjadi maka sebaiknya pilih komoditi yang mudah diolah atau dijual cepat atau bisa disimpan lama, bila tidak ada PKS yang memadai sebaiknya jangan tanam sawit karena itu bisa menimbulkan kerugian bagi petani," terangnya.

Diinformasikan Sulaiman, sawit adalah komoditi yang mempunyai resiko tinggi apa bila tidak diolah lebih cepat. Maksimal 24 jam komoditi ini harus diolah, sehingga untuk budidaya sawit harus dibarengi dengan kapasitas Industri yang memadai. 

Oleh karena itu petani sawit perlu mendapatkan informasi yang tepat termasuk kemitraannya yang jelas bila tidak mempunyai Industri sendiri.

Sulaiman menganalisis bahwa gubernur Jawa Barat, memahami resiko dan masalah budidaya kelapa sawit tanpa Industri yang mendukung bisa menimbulkan pendapatan ekonomi Masyarakat pekebun yang tidak layak.

"Namun demikian kemungkinan kebijakan pelarangan budidaya sawit yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersamaan terjadinya bencana alam di Sumatera ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu yang pro lingkungan. Yang menuding bahwa kelapa sawit adalah sumber bencana di Sumatera," tandasnya.***