Bogor, myelaeis.com – Di balik niat menjaga ekologi, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi melarang sawit di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinilai menyimpan risiko besar yang bisa berujung efek domino ke petani, pelaku usaha, hingga ekonomi daerah, terutama di Sukabumi yang selama ini dikenal sebagai “raja sawit” Jawa Barat.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang larangan penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Jabar sontak mengubah peta perdebatan. 

Sawit yang selama ini tumbuh diam-diam, kini berdiri di bawah sorot lampu kebijakan. Panas. Menyilaukan. Dan berpotensi membakar banyak kepentingan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total luas perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 15,85 ribu hektare. Sebagian besar dikelola BUMN seluas 11.641 hektare, disusul perusahaan swasta 4.548 hektare, dan perkebunan rakyat sekitar 301 hektare. Namun cerita sesungguhnya ada di Sukabumi.

Di kabupaten ini, ekspansi sawit melaju seperti kereta tanpa rem. Dalam rentang 2016 hingga 2024, luas kebun sawit melonjak hampir dua kali lipat, dari 45.341 hektare menjadi 99.448 hektare. 

Angka yang membuat Sukabumi resmi menyandang status sebagai wilayah dengan kebun sawit terluas di Jawa Barat.

Pengamat Kebijakan Pertanian IPB University, Prima Gandhi, menilai kebijakan KDM memang punya dasar ekologis. 

Jawa Barat, kata dia, berperan sebagai penyangga ekosistem bagi kawasan aglomerasi Jabodetabek. Topografi berbukit, daerah resapan air, serta tekanan urbanisasi membuat ruang ekologis Jabar kian rapuh.

Namun, Gandhi mengingatkan, larangan sawit bukan jurus sakti yang menyelesaikan semua persoalan. Jika diterapkan tanpa strategi transisi yang matang, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana.

“Larangan sawit memang bisa diapresiasi dari sisi lingkungan. Tapi kalau berhenti di situ saja, risikonya besar. Efek dominonya bisa langsung dirasakan petani dan ekonomi daerah,” ujar Gandhi, Jumat (2/1).

Menurutnya, krisis ekologis di Jawa Barat tidak bisa disederhanakan dengan satu kambing hitam bernama sawit. Banjir dan longsor, kata Gandhi, lahir dari kombinasi panjang: tata ruang semrawut, alih fungsi lahan, hingga lemahnya pengawasan. 

Meski begitu, ia mengakui penanaman sawit skala besar di wilayah resapan air memang berpotensi memperparah risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Masalahnya, sawit bukan sekadar tanaman. Ia adalah sumber nafkah. Di Sukabumi dan Bogor, banyak petani dan perusahaan menanam sawit bukan semata karena tren, tapi karena faktor historis dan hitung-hitungan ekonomi yang sudah mengakar.

“Kalau pemerintah daerah memaksa alih komoditas tanpa dukungan finansial, teknologi, dan kepastian pasar, itu bisa melemahkan ekonomi pertanian. Petani bisa jadi korban pertama,” tegas Gandhi.

Ia menilai evaluasi perizinan kebun sawit memang penting, apalagi untuk membereskan izin tumpang tindih. Namun pengurangan atau penggantian komoditas harus disertai peta jalan yang jelas. Tanpa itu, larangan hanya akan menjadi palu godam yang menghantam tanpa pandang bulu.

Risiko lain yang mengintai adalah potensi konflik dengan korporasi. Gandhi menyebut perusahaan sawit besar yang memiliki izin sah berpeluang menggugat atau menuntut kompensasi jika merasa dirugikan. Ketegangan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pun bisa pecah sewaktu-waktu.

Belajar dari kasus kebun sawit “siluman” di Cirebon, Gandhi menyoroti lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah. Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan bukan ditentukan oleh surat edaran semata, melainkan oleh kapasitas birokrasi lokal dalam mengawalnya.

Di sisi lain, larangan sawit ini memang membuka peluang diversifikasi komoditas. Kopi, teh, kakao, pala, hingga tanaman obat disebut-sebut lebih cocok dengan agroklimat Jawa Barat dan berpotensi memberi nilai tambah ekspor. Tapi lagi-lagi, peluang tanpa dukungan hanya akan jadi wacana.

“Kalau ingin transisi berhasil, pemerintah harus menyiapkan peta komoditas unggulan pengganti, akses pembiayaan hijau bagi petani, serta kemitraan riset dengan kampus dan swasta,” kata Gandhi.

Tanpa itu semua, larangan sawit berisiko menjadi kebijakan keras di atas kertas, tapi rapuh di lapangan. Sawit boleh dilarang, namun nasib petani tak bisa ikut dikorbankan. Di Sukabumi, denyut ekonomi masih bergantung pada pohon-pohon itu. Dan jika salah langkah, yang tumbang bukan hanya sawit, tapi juga kepercayaan dan penghidupan ribuan orang.***