Jakarta, myelaeis.com  – Target tahunan yang dijanjikan dalam pogram Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kerap meleset, termasuk target ambisius 160.000 hektare per tahun. 

Meski begitu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, program ini tetap jalan terus melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Dalam penjelasannya, Wamentan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menekankan, meski realisasi belum selalu sesuai rencana, PSR tetap menjadi bagian dari strategi nasional meningkatkan produktivitas sawit rakyat. “PSR itu sudah jalan. PSR ada di BPDP,” tegasnya.

Wamentan menambahkan, anggaran peremajaan untuk 2026 tidak menyasar kelapa sawit, melainkan difokuskan pada komoditas perkebunan lain seperti kelapa, kakao, kopi, tebu, mete, gambir, lada, hingga pala. 

“Peremajaan kelapa sawit beda lagi, ada skema pendanaan dan pelaksanaan tersendiri,” jelasnya, Jumat (19/12). 

Meski target kerap tak tercapai, Wamentan menegaskan bahwa arah kebijakan tetap dibutuhkan. “Target itu ya target. Kita berupaya dan berusaha. Apakah nanti pasti tercapai, ya kita kejar. Kalau tidak sampai 100 persen, tapi mendekati, itu sudah baik,” ujarnya.

Program PSR sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong swasembada minyak sawit. 

Dengan target yang tinggi, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas kebun sawit rakyat di seluruh Indonesia.

Sejumlah pihak menyoroti capaian PSR yang masih jauh dari target. Namun pemerintah menegaskan, tantangan dalam pencapaian target tidak akan menghentikan langkah peremajaan sawit. PSR tetap jadi prioritas, apalagi melalui mekanisme pendanaan yang jelas dan dukungan penuh dari BPDP.

“Peremajaan sawit rakyat adalah program jangka panjang. Tantangan pasti ada, tapi yang penting kita tidak berhenti,” pungkas Wamentan.

Dengan penegasan itu, Wamentan ingin memastikan masyarakat dan petani sawit tahu bahwa program ini bukan sekadar janji, tapi komitmen nyata pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sektor perkebunan nasional.***