Jakarta, myelaeis.com - Sawit Watch menyoroti bahwa rencana menambah luas kebun sawit di wilayah rawan longsor dan banjir sama saja dengan “menyiram bensin ke api”.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menegaskan, masalah bukan cuma soal jumlah hektare. Dari total 10,7 juta hektare perkebunan sawit di Pulau Sumatera, sekitar 5,97 juta ha justru berada di zona sensitif, rawan aliran permukaan ekstrem. 

“Banjir dan longsor bukan cuma karena hujan ekstrem, tapi karena banyak lahan tangkapan air sudah berubah jadi sawit monokultur,” tegas Surambo, Minggu (7/12).

Analisis lembaga ini menunjukkan tumpang tindih konsesi sawit dengan wilayah terdampak bencana cukup masif. 

Aceh terdampak 231.095 ha, Mandailing Natal 65.707 ha, Pesisir Selatan Sumatera Barat 24.004 ha, total mencapai 320.808 ha. Dengan kondisi ini, menambah kebun baru di area sensitif sama saja menggandakan risiko bencana.

Hadi, Kepala Departemen Riset Sawit Watch, menegaskan moratorium perizinan baru jadi langkah wajib. Simulasi ekonomi menunjukkan moratorium permanen disertai peremajaan sawit rakyat bisa menghasilkan output ekonomi Rp 30,5 triliun pada 2045. 

Sementara ekspansi tanpa kontrol diproyeksikan rugi Rp 30,4 triliun akibat biaya sosial dan kerusakan lingkungan. “Ekonomi tidak bisa tumbuh di tanah longsor atau wilayah banjir. Peremajaan kebun rakyat jauh lebih masuk akal daripada ekspansi baru,” katanya.

Sawit Watch juga menyoroti risiko deforestasi baru dari rencana B50 2026 dan ekspansi 600.000 ha sawit. 

Mereka mendesak pemerintah mengaudit izin perkebunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tanpa pengawasan ketat, ekspansi bisa memperparah kerusakan ekosistem, memicu banjir, longsor, dan kerugian ekonomi.

Intinya, program B50 yang seharusnya mendukung energi hijau bisa berubah jadi bom waktu bagi lingkungan. 

Jika ekspansi sawit jalan terus tanpa moratorium, 2026 bisa jadi tahun bencana bagi Sumatera. Perekonomian lokal, masyarakat, dan alam sendiri akan menanggung risikonya.***