Jakarta, myelaeis.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, mendesak pemerintah turun tangan menertibkan oknum yang memperlambat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Kalau praktik begini dibiarkan, mustahil PSR bisa jalan cepat. Petani yang paling dirugikan,” tegasnya.

Menurut Gulat, hingga November 2025, capaian PSR baru 21,24% atau 25.485 hektare dari target 120 ribu hektare. Serapan anggarannya baru Rp1,4 triliun.

Gulat kembali mengingatkan bahwa dana PSR bukan berasal dari APBN, melainkan dari Pungutan Ekspor (PE) CPO yang juga membebani petani. 

“Per November ini, harga TBS kami tertekan Rp320/kg akibat PE,” ujarnya.

Sejak Mei 2024, pemerintah resmi meningkatkan bantuan PSR dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Dana ini mencakup biaya replanting, bibit, perawatan, tanaman sela, hingga pendampingan sampai kebun kembali produktif. 

Namun, meski dana sudah disiapkan BPDPKS sebesar Rp7,2 triliun, realisasi PSR masih seret.***