Jakarta, myelaeis.com - Peneliti Center for Strategic Development Studies (CSDS), Pudjiatmoko, menyoroti lemahnya efektivitas kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan dana sawit.

Menurut Pudjiatmoko, fokus anggaran yang terlalu berat ke subsidi biodiesel membuat ruang fiskal untuk riset dan teknologi menjadi sangat terbatas. 

“Subsidi biodiesel berbasis selisih harga CPO dan solar membuat anggaran negara rentan terhadap fluktuasi global. Alhasil, inovasi teknologi terhambat, dan petani tidak mendapatkan dukungan maksimal,” ujarnya 

Kondisi ini dinilai memperlambat transformasi sawit menuju industri berkelanjutan. Padahal, potensi ilmiah kelapa sawit jauh lebih luas daripada sekadar bahan bakar. 

Minyak sawit dan turunannya bisa dikembangkan menjadi bioavtur, bioplastik, surfaktan alami, biohidrogen, hingga oleokimia hijau, bila ada alokasi dana yang tepat untuk riset dan pengembangan.

Namun, kenyataannya dana yang ada masih dominan untuk menutupi selisih harga biodiesel. 

“Tanpa strategi berbasis sains, biaya produksi tetap tinggi, ketergantungan pada subsidi pun berlanjut. Transformasi sawit berkelanjutan pun tidak akan terjadi,” katanya.

Pudjiatmoko menekankan, keterlibatan petani rakyat dan UKM juga terhambat karena minimnya transfer teknologi. 

Padahal, mekanisme seperti replanting presisi berbasis data satelit, pemupukan cerdas, dan pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.

Untuk itu, CSDS menyoroti perlunya lembaga pengelola dana sawit yang independen dan profesional, agar mekanisme audit ilmiah, pengawasan lintas sektor, serta kolaborasi akademisi dan masyarakat sipil bisa berjalan efektif.

Strategi fiskal hijau, termasuk pengenaan carbon tax dan green bond, juga disebut sebagai cara untuk menyeimbangkan subsidi dan inovasi.

“Kalau dana sawit terus dipakai hanya untuk subsidi, kita akan kehilangan momentum transformasi industri ini. Padahal, kesempatan untuk menjadikan sawit sebagai ekosistem industri hijau bernilai tinggi sudah di depan mata,” tegas Pudjiatmoko.***