Medan, myelaeis.com - Di gelaran IPOS Forum ke-10 di Medan, suara keresahan petani sawit kembali mencuat. Ada kabar bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan turun menata lahan sawit sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2025. 

Pertanyaan yang menggantung di ruang diskusi sederhana: Apakah kebun sawit rakyat bakal ikut kena?

Sejak wacana penertiban menguat, banyak petani was-was. Lahan yang selama ini jadi sandaran hidup keluarga dianggap bisa sewaktu-waktu dikategorikan bermasalah. Kekhawatiran ini cepat menyebar, bukan hanya di tingkat nasional, tapi ikut diperhatikan dunia internasional.

Empat organisasi besar petani sawit langsung mengambil langkah, seperti APKASINDO, SPKS, ASPEK-PIR, dan SAMADE mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Intinya mereka meminta perlindungan agar kebun rakyat tak jadi korban kebijakan penataan kawasan.

Atmosfer forum berubah ketika Brigjen Pol Wahyu Sri Bintoro, Anggota Pokja Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Satgas PKH, hadir memberikan penjelasan. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo sudah menggarisbawahi satu hal penting yakni masyarakat kecil tidak boleh dirugikan.

“Yang disasar itu perusahaan besar yang membuka atau menguasai kawasan hutan tanpa prosedur. Kebun milik masyarakat, baik perorangan maupun koperasi, tidak jadi target penertiban,” ujar Brigjen Wahyu di hadapan peserta diskusi, Jumat (31/10).

Meski sudah ada klarifikasi, keraguan belum sepenuhnya hilang. Data dari Pusaka Alam menunjukkan hasil olahan terhadap SK Data dan Informasi Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan (SK DATIN) I–XXIII. Temuannya: sekitar 614.235 hektare kebun sawit rakyat masih tercatat sebagai objek penguasaan kembali.

Angka ini menimbulkan tanya di kalangan petani: kalau kebun rakyat aman, kenapa masih ada dalam daftar?

Menanggapi hal itu, Brigjen Wahyu menegaskan Satgas PKH telah menyiapkan jalur pengaduan dan verifikasi. Petani yang merasa kebunnya masuk dalam data tersebut dapat melakukan klarifikasi.

Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan dirinya sudah menerima beberapa penegasan dari para pembantu Presiden bahwa Prabowo tidak akan mengambil langkah yang menyakiti petani kecil. 

Ia menyebut penjelasan Brigjen Wahyu sebagai klarifikasi publik pertama yang cukup melegakan.

Namun, ia mengingatkan isu ini harus dikelola hati-hati. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali yang dihadiri perwakilan lebih dari 100 negara. Jika polemik ini membesar, kompetitor minyak nabati lain bisa memanfaatkannya.

Organisasi petani, kata Gulat, sepakat mendukung upaya penataan sawit nasional. Hanya saja, mereka meminta jalur afirmasi yang jelas bagi petani kecil, baik yang tergabung dalam kelompok tani, koperasi, maupun yang mengelola kebun secara mandiri.***