Jakarta, myelaeis.com – Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) berencana melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bersama PT Agrinas Palma Nusantara,
dalam mengelola lahan kelapa sawit yang disita negara.

Skema ini, menurut Zabadi, dirancang supaya hasil dari lahan sawit sitaan negara bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa. Konsepnya menyerupai pola inti-plasma dalam dunia perkebunan.

“Agrinas Palma akan menjadi inti, sementara koperasi desa berfungsi sebagai plasma yang mengelola lahan di wilayahnya masing-masing,” kata Ahmad dalam sesi media briefing di Jakarta, Minggu (26/10). 

Ia menuturkan, saat ini Kemenkop bersama Agrinas tengah menyusun model pengelolaan bersama, termasuk pembagian peran antara perusahaan dan koperasi. Dengan begitu, tata kelola lahan sawit diharapkan bisa berjalan lebih produktif, terbuka, dan berkelanjutan.

“Ini bukan cuma urusan mengelola lahan, tapi juga soal memberdayakan ekonomi desa. Kami ingin masyarakat ikut terlibat dalam rantai nilai sawit nasional melalui wadah koperasi,” ujarnya.

Meski begitu, ada beberapa hal teknis yang masih dibahas, terutama terkait status hukum lahan dan peluangnya digunakan sebagai jaminan pembiayaan bagi koperasi.

“Kalau nanti statusnya berupa Hak Guna Usaha (HGU), bisa saja dijadikan agunan. Tapi keputusan akhirnya masih menunggu kesepakatan antarinstansi,” imbuhnya.

Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah memperkuat ekosistem bisnis sawit berbasis desa, dengan sistem kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi desa akan mendapat peran nyata dalam pengelolaan, sementara BUMN berperan sebagai mitra inti yang memastikan mutu, produksi, dan akses pasar.

Jika skema ini berhasil diterapkan, Indonesia bisa memiliki model baru pengelolaan aset negara yang lebih berpihak pada rakyat, mendorong pemerataan ekonomi di daerah penghasil sawit, sekaligus memperkuat industri sawit nasional yang berkelanjutan.***