https://myelaeis.com


Copyright © myelaeis.com
All Right Reserved.
By : Aditya

Berita > Bisnis

Tidak Ada PKS di Bengkulu Menerapkan Harga TBS Sawit yang Sama, Dinilai Merugikan Petani

Tidak Ada PKS di Bengkulu Menerapkan Harga TBS Sawit yang Sama, Dinilai Merugikan Petani

Satgas Monitoring Kunjungi Sejumlah PKS di Bengkulu. Foto: Ist

Bengkulu, myelaeis.com -  Ditemukan sejumlah ketimpangan harga kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) saat Tim Satuan Tugas (Satgas) monitoring penetapan harga  Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan harga beberapa PKS yang tersebar di provinsi tersebut.

Untuk tahap awal, pemantauan tersebut dilakukan di tiga kabupaten. Yakni kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.

Sementara PKS yang menjadi sasaran pada kegiatan tersebut yakni PT. Agri Andalas, PT. AIP, PT. BSL di Air Teras, dan PT. PN VII di Seluma .

Sementara di Bengkulu Selatan, pemantauan dilakukan di PKS milik PT. SBS di Pino Raya dan PT. BSL. Sedangkan di Kabupaten Kaur, dua PKS yang disambangi adalah milik PT. APLS dan PT. BCS.

"Dari pemantauan kita menemukan adanya ketidaksesuaian harga TBS yang diberlakukan oleh sejumlah PKS dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Harga yang ditetapkan hanya Rp 3.020/kg. Padahal harga penetapan periode ini Rp 3.360/kg," ujar Sekretaris Apkasindo Bengkulu, Jhon Simamora, Sabtu (18/10).

Lanjutnya, tidak ada satu pun pabrik yang menerapkan harga yang sama. Bahkan ada pabrik yang membeli dengan harga jauh di bawah ketetapan pemerintah.

Menurutnya ini sangat merugikan petani, belum lagi pemberlakukan pemotongan harga di tingkat pengepul, RAM. Sehingga harga yang diterima petani bisa turun hingga di bawah Rp 3.000/kg

"Kondisi ini sangat merugikan petani sawit di Bengkulu, yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil panen mereka," jelasnya.

Untuk itu, Satgas monitoring mendesak Gubernur Bengkulu untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap PKS yang membeli TBS di bawah harga ketetapan. Sebab, toleransi terhadap praktik ini hanya akan semakin memperburuk ekosistem industri sawit di daerah.

“Kami minta tidak ada toleransi bagi PKS yang membeli di bawah harga pemerintah. Harus ada sanksi tegas," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penetapan harga oleh pemerintah bertujuan menciptakan keseimbangan pasar dan mencegah persaingan tidak sehat antar PKS. Jika tidak diatur, persaingan harga dapat menyebabkan penurunan kualitas buah sawit yang dikirim petani ke pabrik, karena mutu buah seringkali diabaikan demi harga jual.

“Jika harga ditekan terus, petani akan kesulitan menjaga kualitas buah, dan ini akan berdampak pada rendemen minyak yang rendah. Akhirnya jadi alasan bagi PKS untuk terus membeli dengan harga murah,” tandasnya.***

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS