Jakarta, myelaeis.com – Dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Jakarta, Kamis (16/10), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah komitmen untuk menertibkan lahan sawit ilegal dan mengembalikan aset negara yang disalahgunakan.

Rapat tersebut membahas penertiban kawasan hutan dan evaluasi pengelolaan lahan perkebunan sawit yang bermasalah. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rapat dihadiri juga oleh Menteri Pertahanan yang merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.

“Secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara, karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran,” kata Prasetyo di Jakarta.

Menurut Prasetyo, pemerintah berkomitmen menegakkan tata kelola kehutanan dan agraria yang transparan, serta memastikan aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat.

Ia menyebut Satgas terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang melanggar izin dan batas kawasan.

Sebelumnya, Prabowo telah memerintahkan TNI, Kejaksaan Agung, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan penyitaan terhadap 100.000 hektare lahan sawit ilegal.

Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, ia menyatakan bahwa pemerintah telah memulihkan banyak aset negara melalui proses hukum.

“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya dan badan pemeriksa keuangan, lakukan investigasi. Jika ada pelanggaran, hentikan konsesi mereka,” ujar Prabowo.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama satu tahun pemerintahannya, negara berhasil menertibkan sekitar 5 juta hektare lahan sawit ilegal serta membongkar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo menegaskan penegakan hukum terhadap pencurian kekayaan negara menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyebut tindakan tegas itu dilakukan agar negara tidak terus mengalami kebocoran pendapatan akibat praktik ilegal.

“Pemerintah harus dihormati. Hukum adalah hukum. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Kami memulihkan banyak aset secara efisien,” ucapnya.

Prabowo memastikan proses penertiban akan terus berjalan, dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait, hingga seluruh aset negara yang bermasalah dapat dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah.***