Jakarta, myelaeis.com – Wakil Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Musdhalifah Machmud, memberi sinyal tertentu tentang mandatori B50 pada 2026 mendatang.

“Beberapa pihak luar sudah memberi sinyal agar Indonesia menunda B50. Mereka masih sangat membutuhkan CPO kita dan khawatir pasokan akan berkurang jika B50 diterapkan,” ujar Musdhalifah Machmud dalam diskusi publik yang diselenggarakan INDEF.

Musdhalifah menambahkan, setiap kebijakan pemerintah terkait sawit selalu menjadi perhatian dunia. “Kalau Indonesia maju ke B50, negara lain pasti panik. Mereka harus menyesuaikan strategi,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa B50 bukan sekadar soal lingkungan. Kebijakan ini bagian dari strategi ketahanan energi nasional dan upaya mengurangi ketergantungan pada impor minyak solar. 

“Mandatori B40 tahun 2025 sudah berjalan lancar. Tahun depan, B50 akan diterapkan untuk kendaraan diesel,” jelasnya.

Program biodiesel mandatori sudah dikembangkan sejak 2015 dan terus disesuaikan dengan kebutuhan industri, transportasi, dan masyarakat. Selain mengurangi emisi kendaraan diesel, program ini juga mendorong transisi ke energi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Sedangkan menurut data, hasil B40 tahun 2025 cukup signifikan. Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar USD 9,33 miliar atau sekitar Rp147 triliun, karena berkurangnya impor minyak solar. 

Selain itu, hilirisasi sawit untuk biodiesel diperkirakan menambah nilai tambah Rp20,9 triliun dan membuka kesempatan kerja hampir 2 juta orang, baik di pertanian maupun industri pengolahan dan distribusi.

Dengan B50, Indonesia bisa mengatur penggunaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan tetap bisa mengekspor ke pasar global.

Strategi ini membuat posisi Indonesia lebih kuat sebagai produsen sekaligus konsumen utama CPO.***