Jakarta, myelaeis.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta perusahaan sawit wajib memenuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk program B50 melalui skema domestic market obligation (DMO) guna memenuhi target penerapan B50 mulai 2026.

“Kalau menambah CPO, hukumnya cuma dua, yakni bikin kebun baru atau sebagian ekspor kita berlakukan DMO,” ujar Bahlil usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM, Selasa. 

Skema DMO menekankan agar perusahaan memenuhi kebutuhan pasar domestik terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya.

Langkah ini berarti sebagian ekspor CPO Indonesia bisa dipangkas demi mendukung program mandatori B50. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan DMO hanya salah satu dari tiga opsi yang dipertimbangkan. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan lahan baru.

Bahlil menambahkan, jika opsi pemangkasan ekspor dipilih, pemerintah akan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan pasar internasional. 

“Pengaturan ini penting agar program B50 berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan ekspor secara signifikan,” katanya.

Rencana ini juga didukung Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman  yang mengungkapkan bahwa program B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton. 

Saat ini, produksi CPO Indonesia mencapai sekitar 46 juta ton per tahun, dengan 20 juta ton diolah dalam negeri dan 26 juta ton diekspor. Pemangkasan ekspor akan memastikan pasokan cukup untuk campuran biodiesel B50 dan mengurangi ketergantungan pada impor solar.

Program B50 sendiri mengharuskan bahan bakar diesel dicampur 50 persen bahan nabati, yaitu fatty acid methyl ester (FAME). 

Pemerintah menargetkan implementasi penuh mulai 2026 untuk memperkuat energi terbarukan nasional dan mengurangi impor solar.

Langkah ini dipandang strategis, namun menimbulkan tantangan bagi perusahaan sawit. 

Pemangkasan ekspor diperkirakan akan menekan keuntungan jangka pendek, meskipun mendukung kepentingan energi nasional. 

Industri sawit diharapkan menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran agar program B50 dapat terlaksana tanpa mengganggu stabilitas pasar.***