Jakarta, myelaeis.com - Pemerintah bersiap membatasi ekspor crude palm oil (CPO) mulai tahun 2026 untuk mendukung program biodiesel 50 persen atau B50.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan kebijakan ini bertujuan agar produksi CPO dalam negeri cukup untuk kebutuhan biofuel sekaligus menghemat devisa negara.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/10/2025), Amran mengatakan pembatasan ekspor direncanakan sebesar 5,3 juta ton.

“Doakan. Kita sekarang kan masuk B40. Mudah-mudahan 2026 sudah B50,” ujarnya.

Kebutuhan CPO untuk program B50 sendiri sekitar 5,3 juta ton dari total produksi nasional 46 juta ton. Dari jumlah itu, 20 juta ton diolah di dalam negeri, sedangkan 26 juta ton selama ini diekspor.

Strategi pemerintah adalah menarik 5,3 juta ton dari ekspor untuk dijadikan biofuel, sebagai pengganti solar impor. Menurut Amran, langkah ini sejalan dengan program green energy sekaligus menghemat devisa karena impor solar bisa dikurangi. “Kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri sekaligus menghemat devisa karena menyetop impor,” katanya.

Amran juga menilai pembatasan ekspor berpotensi meningkatkan harga CPO di pasar global. Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya ketika harga sempat naik hingga 100 persen.

“Nilai CPO kita sekarang 450 triliun. Kalau naik dua kali lipat, bisa mencapai 800–1.000 triliun, meski kuantumnya berkurang,” jelasnya.

Sebagai produsen CPO terbesar dunia dengan pangsa hampir 60 persen, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengendalikan harga global.

Amran juga menilai pembatasan ekspor berpotensi meningkatkan harga CPO di pasar global. Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya ketika harga sempat naik hingga 100 persen. “Nilai CPO kita sekarang 450 triliun. Kalau naik dua kali lipat, bisa mencapai 800–1.000 triliun, meski kuantumnya berkurang,” jelasnya. Sebagai produsen CPO terbesar dunia dengan pangsa hampir 60 persen, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengendalikan harga global.

Menurut Amran, kebijakan biodiesel bukan sekadar memenuhi target energi bersih, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas diterapkan, jika harga global tinggi, B50 bisa turun menjadi B40, sebaliknya jika harga turun, CPO ditarik kembali untuk biofuel.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut tantangan utama menuju B50 adalah ketergantungan pada impor metanol, bahan utama pencampuran biodiesel. Saat ini kebutuhan metanol mencapai 2,3 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru 400 ribu ton.

Sebagai solusi, pemerintah berencana membangun pabrik metanol di Bojonegoro. Dengan begitu, seluruh campuran biodiesel atau antara CPO dan metanol, akan berasal dari produksi dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan mendukung kemandirian energi, memperkuat industri lokal, dan membuat Indonesia bisa lebih berperan dalam mengendalikan harga CPO dunia.***