Jakarta, myelaeis.com - Kalau Anda petani kelapa sawit dan lagi ngincer program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pasti tahu betapa ribetnya urusan berkas dan verifikasi.

Tapi tenang dulu, sekarang ada jalur yang bisa dibilang lebih cepat, lebih transparan, dan minim drama, yaitu jalur kemitraan.

Lewat jalur ini, lembaga pekebun yang udah bermitra dengan perusahaan bisa langsung mengajukan proposal ke Ditjen Perkebunan (Ditjenbun), dan nanti bakal diverifikasi oleh PT Sucofindo.

Menurut Aditya Rahman Aziz, Kepala Strategic Business Unit Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan PT Sucofindo, tugas Sucofindo di PSR jalur kemitraan bukan sekadar ngecek kertas.

Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen, lahan, dan pekebun beneran ada. Jadi, nggak ada lagi cerita lahan fiktif atau nama petani yang cuma numpang lewat di data.

Prosesnya juga jelas. Begitu dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Sucofindo punya waktu maksimal 30 hari kerja untuk menyelesaikan verifikasi.

Dari situ, 19 hari kerja digunakan buat turun langsung ke lapangan, mengecek pekebun satu per satu, memastikan lahan sesuai titik koordinat, sampai memastikan tutupan lahannya memang sawit.

Yang menarik, verifikasi dokumen bisa dilakukan online. Jadi buat pekebun yang tinggal jauh dari kebun, nggak perlu repot datang langsung. Semua hasil verifikasi dikirim digital dan disampaikan langsung ke Ditjenbun tanpa nunggu lama.

Sampai sekarang, verifikasi PSR jalur kemitraan udah mencakup 26.130 hektare, dari 118 proposal, 101 lembaga pekebun, dan 27 perusahaan mitra. Cukup signifikan!

Kenapa bisa cepat? Karena sistemnya memang dibuat transparan dan efisien. Ada foto udara untuk ngecek tutupan lahan secara visual dan akurat, ada panel review bareng BPDP dan Ditjenbun biar setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya, semua pihak tahu data yang mereka pegang valid.

Nah, kalau kamu pengin ikut PSR lewat jalur kemitraan, ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan biar prosesnya mulus dan nggak nyangkut di tengah jalan.

Pertama, pastikan legalitas usaha perusahaan mitra kamu masih berlaku, karena itu jadi salah satu syarat utama yang dicek oleh tim verifikator. Lalu, semua surat keterangan dari ATR/BPN dan BPKH juga wajib sesuai dengan peta dan titik koordinat lahan yang diajukan, jangan sampai meleset sedikit pun, karena keakuratan data ini bakal menentukan lolos atau nggaknya pengajuanmu.

Luas lahan yang diajukan pun harus sesuai aturan, maksimal empat hektare per satu NIK. Lebih dari itu, bisa-bisa proposalmu langsung ditolak sebelum sempat diverifikasi ke lapangan.

Selain itu, titik koordinat lahan yang kamu ajukan nggak boleh tumpang tindih dengan peserta lain, baik yang sedang mengajukan maupun yang sudah menerima program PSR sebelumnya. Jadi, penting banget buat cek ulang koordinat lahanmu sebelum pengajuan.

Lembaga pekebun dan perusahaan mitra juga wajib aktif berkoordinasi dengan petani. Tujuannya supaya saat verifikasi, baik tatap muka maupun daring semua pihak bisa saling bertemu dan memastikan data yang dikirim sesuai dengan kondisi di lapangan. Kadang hal kecil seperti komunikasi yang tersendat bisa bikin proses jadi molor.

Dan yang paling penting, lahan yang kamu ajukan harus benar-benar punya pokok sawit. Jangan sampai lahan kosong atau baru dibuka ikut diajukan, karena verifikator bakal turun langsung dan mencocokkan data koordinat dengan kondisi nyata di lapangan. Ini mutlak, nggak bisa ditawar lagi.

Kalau semua hal itu kamu pastikan beres dan sesuai aturan, peluangmu untuk lolos PSR jadi jauh lebih besar.***