Jakarta, myelaeis.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hanya jago menyusun rencana tanpa pernah menyelesaikan kasus kehutanan secara tuntas.

Menurut politisi dari Dapil Sumatera Barat (Sumbar) ini, publik sudah terlalu sering disuguhi janji dan rencana kerja, tetapi eksekusi di lapangan minim bukti nyata.

Pernyataan itu disampaikan Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia menegaskan agar Kemenhut tidak lagi terjebak dalam tumpukan dokumen rencana strategis, sementara kasus kehutanan yang menyita perhatian publik terus menggantung tanpa akhir yang jelas.

“Wilayah kita memang sangat luas, problem kita kompleks. Tapi ayo dong, pilih satu kasus saja, selesaikan tuntas. Misalnya, soal anak gajah mati di Taman Nasional Tesso Nilo, atau kasus lain yang paling jadi sorotan. Tuntaskan setuntas-tuntasnya supaya masyarakat percaya bahwa pemerintah memang serius,” tegas Alex.

Menurutnya, penyelesaian satu kasus konkret bisa menjadi pilot project yang menunjukkan keseriusan pemerintah. Dengan begitu, ketika muncul pengaduan baru, publik sudah punya contoh keberhasilan yang bisa dijadikan tolok ukur. “Kalau cuma rencana tanpa eksekusi, masalah seperti ini akan terus muncul, berulang, tanpa ada pembelajaran nyata,” tambahnya.

Tak hanya soal lambannya penuntasan kasus, Alex juga menyoroti praktik pemberian izin pemanfaatan hutan yang justru bisa memicu masalah baru. Ia mencontohkan kasus di Pulau Sipora, Mentawai, di mana ada perusahaan yang mendapat izin mengelola kawasan hutan hingga sepertiga luas pulau.

“Jangan sampai Kemenhut justru nambah masalah dengan izin di pulau-pulau kecil. Itu kebijakan yang tidak bijak. Kalau ekosistem di pulau kecil rusak, dampaknya jauh lebih besar dan sulit dipulihkan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Isu tata kelola kehutanan memang sudah lama jadi sorotan. Dari deforestasi, konflik lahan dengan masyarakat adat, sampai maraknya izin tambang di kawasan hutan, semua masih jadi pekerjaan rumah besar. Namun, publik kerap hanya mendengar janji pemerintah akan memperbaiki tata kelola tanpa ada bukti konkret.

Dalam banyak kasus, Kemenhut dinilai “berhenti di meja rapat.” Padahal, tanpa penyelesaian tuntas, dampaknya langsung terasa: hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem, hingga munculnya konflik horizontal di akar rumput.

Alex menilai, jika satu kasus saja bisa ditangani hingga selesai, itu akan menjadi simbol keseriusan. “Ketika ada masalah baru, pemerintah bisa bilang: ini loh bukti kami bisa selesaikan. Jadi ada contoh, ada bukti, bukan sekadar janji,” ucapnya.

Permintaan DPR agar Kemenhut fokus menuntaskan satu kasus bukan tanpa alasan. Indonesia kini berada di persimpangan antara menjaga hutan sebagai paru-paru dunia atau terus membiarkan eksploitasi tanpa batas. Dunia internasional pun menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis.

Jika Kemenhut terus hanya berputar pada janji tanpa realisasi, kepercayaan publik dan internasional bisa runtuh. Padahal, posisi strategis Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia seharusnya menjadi modal politik dan diplomasi yang kuat.***