Jambi, myelaeis.com - "Sekarang petani kelapa sawit banyak keraguan untuk mengajukan program peremajaan sawit rakyat (PSR,) tidak terkecuali di Provinsi Jambi. Padahal pemerintah mendorong agar capaian PSR meningkat sehingga produksi meningkat sesuai target 100 juta ton pada tahun 2045 mendatang."

Demikian dikatakan oleh salah satu Pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dermawan Harry Oetomo, Minggu (14/9), menyoal kebijakan penertiban kawasan hutan yang tengah dilancarkan pemerintah.

Menurut Dermawan, tidak sedikit kebun petani yang menjadi tempat bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidup ditindak dengan pemasangan plang peringatan.

Akhirnya petani maju mundur untuk mengajukan program yang digawangi oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP).

"Petani khawatir. Langkah penertiban ini justru menghantui petani. Seakan lahan yang sudah bersertifikat SHM pun tidak aman," tuturnya.

Kondisi ini, kata Dermawan, tidak pernah menjadi pertimbangan pemerintah. Seakan petani selalu menjadi korban kebijakan yang ada.

"Kita berharap ada solusi bagi kebun kelapa sawit milik petani kecil yang menjadi objek penindakan satgas PKH," tandasnya

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menggalakkan penertiban kebun kelapa sawit yang diklaim masuk dalam kawasan hutan. Bahkan Satuan Tugas (Satgas) penertiban kawasan hutan (PKH) telah diturunkan ke lapangan.

Data terakhir, sudah sebanyak 3,3 juta hektar lebih lahan masuk dalam kawasan hutan telah disita Satgas PKH. Termasuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Langkah penindakan tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap perkebunan kelapa sawit. Salah satunya yakni laju percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Program ini juga merupakan wacana pemerintah untuk meningkatkan serta menjaga kelapa sawit berkelanjutan.***