Jakarta, myelaeis.com - Sekitar 30 persen produksi sawit dari petani swadaya atau mandiri tidak terserap oleh pabrik bersertifikat, demikian sebuah studi terbaru mengungkap fakta mengejutkan bagi industri sawit Indonesia.

Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan pasar dan peluang ekonomi bagi petani skala kecil.

Penelitian ini dilakukan oleh tim dari University of Hawaii at Manoa dan dipublikasikan dalam jurnal Communications Earth & Environment.

Hasilnya menunjukkan bahwa meski petani mandiri memproduksi sekitar sepertiga total buah sawit, hampir seluruh pabrik bersertifikat cenderung lebih banyak membeli dari petani kontrak yang memiliki perjanjian formal dengan pabrik.

“Banyak petani mandiri tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di pasar pabrik bersertifikasi, sehingga mereka kehilangan potensi keuntungan seperti transparansi harga,” ujar Andini Ekaputri, penulis utama studi ini. 

Minyak sawit sendiri adalah komoditas vital Indonesia dan dunia. Selain digunakan dalam makanan, kosmetik, dan pakan ternak, minyak sawit juga dimanfaatkan sebagai biofuel. 

Nilai pasar globalnya diperkirakan mencapai 72 miliar dolar AS per tahun, menjadikan keterlibatan petani mandiri sebagai faktor penting dalam rantai pasok berkelanjutan.

Namun, studi menemukan bahwa pabrik bersertifikat hanya menyerap 7 persen dari buah sawit petani mandiri, padahal kontribusi mereka mencapai 34 persen dari total produksi. 

Ketimpangan ini membuat petani swadaya sulit menikmati keuntungan dari standar keberlanjutan, termasuk akses ke harga yang lebih transparan dan pasar ekspor yang semakin mengutamakan sertifikasi seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Para peneliti menekankan risiko kebijakan regulasi global, seperti Uni Eropa yang mendorong produk bebas deforestasi, bisa semakin mengecualikan petani kecil. Hal ini bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius jika tidak segera ditangani.

Solusi yang disarankan antara lain pendekatan proaktif dari organisasi sertifikasi, peningkatan keterlibatan dengan petani skala kecil, serta kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan dan akses pasar.

“Tanpa langkah nyata, ketimpangan ini bisa terus berlanjut, dan petani mandiri tetap tersisih dari keuntungan pasar yang adil,” kata Andini.

Studi ini menjadi peringatan bagi semua pemangku kepentingan di industri sawit, mulai dari perusahaan besar, pedagang, hingga pemerintah. 

Jika tidak ada intervensi strategis, distribusi manfaat dari sertifikasi berkelanjutan bisa tetap timpang, meninggalkan sebagian besar petani mandiri tanpa akses ke pasar yang lebih menguntungkan.***