"Kata orang pabrik ini harga Jokowi, buah Jokowi, dihargai Rp 2.500-an per Kg."

TUMIN pun bercerita tentang kisah sekitar lima tahun yang lalu. Yaitu, awal perjuangan yang cukup berat untuk kemudian baru sampai pada kondisi seperti sekarang ini.

Menurut Tumin, berkat program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan bantuan kredit dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), kini Tumin mengaku baru menikmati hasilnya.

Selain karena program PSR dari BPDPKS, Tumin mengakui bahwa para petani sawit swadaya anggota KUD Sumber Makmur bisa bertahan mengikuti Program PSR berkat bantuan kredit dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).

Ia menjelaskan, saat itu dana Program PSR adalah Rp 25 juta per hektar dan maksimal 4 hektar. Artinya, masing-masing anggota KUD Sumber Makmur dapat Rp 50 juta per dua hektar.

"Kami ini kan rata-rata hanya punya kebun sawit seluaa aatu kavling. Satu kavling itu ya dua hektar. Kalau ikut Program PSR, berarti dapatnya Rp 50 juta," ia menjelaskan.

Tentu saja dana itu kurang bagi para petani. Namun bantuan kredit akgirnya datang dari BRKS kepada anggota KUD Sumber Makmur yang ikut Program PSR.

Mereka diberi pelatihan manajemen, dilatih menggunakan uang secara benar dan tepat sehingga mereka tetap berpenghasilan dan mampu bertahan hidup.

"Khususnya hingga kebun sawit kami masuk ke fase tanaman menghasilkan 1 atau lebih dikenal TM-1 atau panen perdana," kata Tumin mengenang.

Suara Tumin begitu renyah didengar saat diajak berbicara tentang PSR dari BPDPKS. Hasil yang baik dari Program PSR kini dinikmati oleh dirinya dan ratusan petani sawit swadaya yang tergabung dalam Koperasi Uni Desa (KUD) Sumber Makmur.

KUD yang dipimpin Tumin ini berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau.

"Sekarang ini kalau di pabrik kelapa sawit (PKS), Pak, kalau kami jual TBS kami, PKS bilang ini harga Jokowi," kata Tumin saat berbincang-bincang melalui handphone, kemarin

"Maksudnya ya untuk TBS kami yang berasal dari tanaman sawit berkualiras dan bersertifikat berkat Program PSR yang diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2017," Tumin menambahkan.

Dengan demikian, beber Tumin, TBS dari KUD mereka itu dihargai rata-rata sekitar Rp 2.500 sampai Rp 2.800 per kilogram (Kg), jauh lebih mahal ketimbang TBS dari bibit sawit abal - abal.

"Kata orang pabrik ini harga Jokowi, buah Jokowi, dihargai Rp 2.500-an per Kg. Kalau sekarang malah berkisar Rp 2.700 sampai Rp 2.800 per Kg," ungkap Tumin. 

"Sementara TBS yang lain yang dari sawit enggak jelas itu, harganya Rp 1.800-an. Selisihnya jauh sekali dengan harga TBS kami,"  kata Tumin lalu tertawa.

Tumin menuturkan, para petugas sortasi dari pabrik sawit akan sangat  gampang menilai mana buah sawit Jokowi dan mana yang bukan. 

"Mereka kampak TBS kami, tak berbunyi, sebab bijinya kecil tapi dagingnya tebal. Sementara TBS yang abal-abal saat dikampak akan berbunyi keras. Ini karena justru cangkang atau bijinya yang tebal," kata Tumin.

"Makanya petugas sortasi di pabrik sudah hafal. Kalau mereka memeriksa buah sawit lalu terdengar bunyi yang keras, ya udahlah, udah pasti itu bukan TBS dari Program PSR," katanya lagi, lalu kembali tertawa.