"Disbun harus memiliki data terbaru dan akurat mengenai kelapa sawit."

KOORDINATOR Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beradu data tentang sawit dengan pemerintah pusat. 

Triono mengungkapkan hal itu menyusul  jatah dana bagi hasil (DBH) Sawit yang diterima Riau tahun ini merosot hingga Rp 13 miliar.

Tahun 2024 ini Pemprov Riau diketahui menerima DBH Sawit sebesar Rp 70 miliar, sedangkan tahun 2023 lalu sebesar Rp 83,13 miliar.

Triono berharap Pemprov Riau tidak pasrah menerima nasib, tapi aktif bertanya mengenai detil perhitungan DBH Sawit ke Kementerian Keuangan.

"Perjelas bagaimana Kementerian Keuangan membagi dan menghitung dana tersebut, serta apakah data produktivitas dan luasannya sudah sesuai," kata Triono, Rabu (24/7).

Menurutnya, Pemprov Riau harus proaktif dalam menyampaikan data banding agar data yang digunakan oleh kementerian terkait dalam mengalokasikan DBH sawit setidaknya mendekati kondisi ril di lapangan.

"Kita belum menghitung berapa besar pungutan ekspor dan bea keluar. Tapi kami sangat mengharapkan pemda terus proaktif untuk menyampaikan data banding sehingga data yang dipakai kementerian mendekati realita," tukasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya pemda memiliki data yang akurat dan tidak hanya mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga data tersebut dapat diadu dengan data yang dipakai oleh pemerintah pusat dalam penyaluran DBH sawit.

"Disbun harus memiliki data terbaru dan akurat mengenai kelapa sawit, baik dalam kawasan maupun di luar kawasan. Termasuk sebarannya per kabupaten, data produktivitas, dan lain-lain," sebutnya.