Tim Bendahara Dinas Pertanian Labuhanbatu Utara menjadi salah satu peserta bimtek tentang sarpras terkait sawit yang digelar di Bandung, Jabar, belum lama ini. (Foto: dok. Distan Labura)
"Saat itu ada banyak narasumber yang hadir."
DINAS Pertanian (Distan) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mengirim para pegawainya untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan Ditjenbun dan BPDPKS di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar)
Kepala Distan Labura drh Hj Sudarijah dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (21/7), menjelaskan bahwa bimtek tersebut digelar dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran.
"Khususnya yang terkait dengan kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, Bendahara Tim Sarpras se-Provinsi dan Kabupaten serta Kota sektor perkebunan, salah satunya dari Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata dia.
Kegiatan itu, ungkapnya, bertajuk Bimtek dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Sarpras Kelapa Sawit Semester 1, diselenggarakan di De Java Hotel Bandung , Jalan Sukajadi nomor 148-150 Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat,
"Saat itu ada banyak narasumber yang hadir, seperti dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPDPKS. Kegiatan tersebut diadakan oleh Tim Sarpras PKS Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian RI," kata dia.
Ia bilang, bimtek yang diikuti juga tim bendahara dari Distan Labura bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para bendahara Tim Sarpras Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang jenis dan tarif pengenaan pajak serta pembukuan pajak pada belanja pemerintah.
"Serta bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS," kata dia.
Dari keterangan resmi itu diketahui kalau
Ketua Sekretariat Sarpras PKS Ditjenbun, Romauli Siagian SP Msc, bilang bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel merupakan kunci utama.
"Termasuk dalam pelaksanaan pengembangan program pembangunan, termasuk sarpras perkebunan kelapa sawit," kata dia.
"Oleh karena itu, penting bagi para bendahara Tim Sarpras Provinsi, Kabupaten, dan Kota, untuk memahami dengan baik regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran," ujarnya.
Sementara itu narasumber dari Kemenkeu menyampaikan materi tentang jenis dan tarif pengenaan pajak serta pembukuan pajak pada belanja pemerintah.
Dalam materinya, sang narasumber menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan atas belanja pemerintah.
"Seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan pajak bumi dan bangunan (PBB)," ucap pihak Kemenkeu.
Narasumber dari Kementerian Keuangan juga menjelaskan tentang tata cara pembukuan pajak yang harus dilakukan oleh bendahara Tim Sarpras Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Di sisi lain, narasumber dari BPDPKS, menyampaikan materi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLU BPDPKS.
Dalam materinya, menjelaskan tentang regulasi dan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan BLU BPDPKS, serta tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLU BPDPKS.
Pihak BPDPKS juga menjelaskan tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLU BPDPKS.
