"Dana sawit harus khusus digunakan untuk kepentingan sawit, jangan ke yang lain."

KETUA Umum Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Setiyono, mengatakan rencana penambahan divisi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sah-sah saja demi kepentingan masyarakat Indonesia. 

Tapi, menurut Setiyono, harus menggunakan jalan yang benar. "Sebab pada dasarnya roh BPDPKS hanya mengurusi kepentingan perkebunan kelapa sawit di Nusantara," katanya.

Setiyono mengatakan itu saat diminta tanggapannya terkait rencana pemerintah yang akan menambah satu devisi di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa. Artinya tugas BPDPKS akan bertambah, tidak hanya fokus pada komoditi sawit, namun juga kakao dan kelapa.

Menurut Setiyono, selama ini dampak yang dirasakan dari program BPDPKS sudah banyak dinikmati warga Indonesia. Misalnya subsidi minyak goreng dari dana sawit. "Begitu juga biodisel, sawit yang membiayai," katanya, Rabu (10/7).

Mestinya, lanjut Setiyono, dana untuk mengurusi kakao juga harus berasal dari kakao. Begitu juga kelapa, harusnya juga dari kelapa.

"Harapan kita begitu. Sebab untuk menaikan biaya PSR demi kepentingan petani sawit, sampai sekarang belum terwujud. Padahal sudah diwacanakan beberapa bulan lalu dana PSR naik menjadi Rp60 juta/hektar. Namun belum juga terwujud," terangnya.

"Sekali lagi kita kasih saran dan meminta kepada pemerintah agar dana sawit harus khusus digunakan untuk kepentingan sawit, jangan ke yang lain," tegasnya.

Ihwal BPDPKS akan juga mengurus komoditas kakao dan kelapa

disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa bersama Presiden Jomowi di Istana Negara, Rabu (10/7).

Zulhas mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembentukan badan sendiri yang fokus mengurusi kakao dan kelapa. Namun usulan itu ditolak Presiden Jokowi dan digabungkan dengan BPDPKS.

"Diusulkan membuat badan. Tapi tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," terangnya kepada awak media.