"Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia."

SEKRETARIS Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Olvy  Andrianita, menyatakan tujuan  pembentukan bursa CPO adalah  untuk penguatan tata kelola  perdagangan CPO di Indonesia. 

"Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membentuk harga CPO yang kemudian berkembang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional," ujar Olvy saat Bappebti menggelar sosialisasi Bursa CPO di Pontianak, belum lama ini.

Hal tersebut mungkin saja terjadi karena, sambung Olvy, karena harga yang tercipta di Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.

Olvy melanjutkan, Bursa CPO  Indonesia dibentuk berlandaskan  amanat Undang-undang (UU) Nomor  32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan UU  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan  Berjangka Komoditi (PBK).  

UU tersebut, Olvy menambahkan, mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk acuan harga komoditas, termasuk CPO, melalui bursa berjangka. 

Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) sebagai pedoman teknisnya. 

Tetapi ia menegaskan, sampai saat ini kebijakan perdagangan CPO melalui Bursa CPO Indonesia bersifat sukarela untuk pasar dalam negeri.

"Namun, dalam perkembangannya tentu harus mampu mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global,” tegas Olvy  Andrianita.

Sebelumnya Plt Kepala Bappebti Kasan menyebutkan saat  ini diketahui kalau Bursa CPO Indonesia yabg dikelola oleh PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange  (ICDX) telah menyediakan fasilitas perdagangan CPO secara fisik dan futures. 

"Nah, perlu diketahui bahwa nilai  transaksi CPO futures dalam Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot  atau 86.780 ton pada Januari--Juni 2024," ucap Kasan, seperti dikutip, Selasa (9/7).

Turut hadir dalam acara itu sejumlah pihak seperti Direktur  Utama ICDX Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama  Indonesia Clearing House (ICH) Yugieandy Saputra, Direktur ICDX  Nursalam.

Kemudian, hadir pula Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan dan Promosi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Manumpak Manurung.

Serta, Kabid  Pengembangan Sumber Daya   Manusia (SDM) dan Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Djono Albar Burhan.

"Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia," kata Kasan menambahkan saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan tersebut.

Ia lalu mengutip data dari Badan  Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan neraca perdagangan  Indonesia berhasil mencatatkan surplus.

"Kita surplus selama 49 bulan  berturut-turut pada Mei 2024 dengan  nilai sebesar USD 2,93 miliar," ucap Kasan lebih lanjut.

Nilai tersebut, kata dia merinci, naik 7,7 persen secara bulanan atau month to month (MoM) pada Mei 2024 dibandingkan April 2024 senilai USD 2,72 miliar

“Nah, salah satu penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 4,26 miliar.," ungkap Kasan.

"Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang mencapai USD 1,08 miliar," tutur Kasan.