"Masak ekspornya meningkat, DBH-nya menurun."

ANGGOTA DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Riau II, Abdul Wahid, menyatakan sangat menyayangkan kebijakan penurunan alokasi anggaran dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun ini. 

"Menurut saya penurunan itu tidak beralasan. Karena ekspor minyak sawit atau CPO kita dari tahun ke tahun meningkat, terutama di Riau," kata bakal calon Gubernur Riau ini saat dihubungi, Jumat (28/6) pagi. 

Dia mengaku akan menanyakan langsung kepada Menteri Keuangan terkait alasan pengurangan DBH Sawit ini. 

"Saya juga tidak tahu alasannya mengapa DBH Sawit ini dikurangi. Nanti saya tanyakan ke Menteri Keuangan," kata dia. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta Menteri Keuangan untuk mengoreksi sistem pembagian DBH Sawit yang akan diberikan kepada daerah. "Masak ekspornya meningkat, DBH-nya menurun," tandasnya.

Informasi sebelumnya menyebutkan, daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia harus bisa menerima kenyataan. Tahun ini alokasi DBH Sawit yang akan disalurkan oleh Kementerian Keuangan berkurang dibandingkan jatah tahun 2023. 

Jika tahun lalu alokasi DBH Sawit yang diberikan kepada 350 daerah penghasil besarannya mencapai Rp 3,4 triliun, tahun ini hanya sekitar 3 triliun. 

Pemerintah Provinsi Riau, sebagai daerah dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia, hanya kebagian sekitar Rp 70 miliar. Berkurang Rp 13 miliar dibandingkan tahun 2023 lalu.